Jangan Sampai Ada Oknum Patok Tanah Terlantar dalam Program Cetak Sawah di Sumsel

16-12-2024 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Wazir Noviadi, saat mengikuti kunjungan kerja reses Tim Komisi II DPR RI di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (13/12/2024). Foto: Hira/vel

PARLEMENTARIA, Palembang - Wakil Menteri Pertanian belum lama ini mencanangkan program cetak sawah baru yang memiliki luasan lahan kurang lebih sekitar 150 ribu hektare yang akan dilaksanakan di Provinsi Sumatera Selatan. Hal itu dilaksanakan dalam rangka mendukung program ketahanan Pangan yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto.

 

Menanggapi itu, Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Wazir Noviadi mewanti-wanti agar Kementerian ATR/BPN agar jangan sampai nantinya ada ada oknum-oknum yang mulai mematok-matok dalam program cetak sawah yang selama ini berada di lahan terlantar. Hal itu disampaikannya dalam kunjungan kerja reses Tim Komisi II DPR RI di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (13/12/2024).

 

“Jangan sampai nantinya ada program cetak sawah yang selama ini tanah ini terlantar. Terdengar oleh oknum-oknum akan ada cetak sawah, nantinya akan ada oknum-oknum yang mulai mematok-matok, mematok-matok tanah, tapi selama ini orangnya tidak ada,” ujarnya kepada Parlementaria di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (13/12/2024)

 

Maka dari itu, menurutnya, harus ada kerja sama antara pemerintahan di tingkat kabupaten/kota dan provinsi di Sumatera Selatan dengan Kementerian ATR/BPN agar program ini dapat terhubung. Ia berharap mudah-mudahan dengan adanya program cetak sawah baru ini, jangan sampai tiap instansi bekerja sendiri-sendiri.

 

“Karena kita satu tim negara, baik itu pemerintahan, pemerintahan kabupaten, pemerintahan provinsi, badan-badan, ATR/BPN, agar ini dapat berhubung yang baik, tentunya diperlukan kerja sama yang baik,” jelas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

 

Ia pun menyebut langkah yang dilakukan Komisi II DPR RI mendukung hal itu yakni dengan membentuk panitia kerja (panja) untuk menertibkan HGU.

 

“Kemudian juga panja untuk konflik-konflik lahan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, dan juga di seluruh Indonesia,” jelasnya.

 

“Sehingga kita mulai terlahan-lahan di tahun yang baru ini, di presiden yang baru ini, di gubernur-gubernur yang baru ini, seluruh Indonesia, bupati-bupati yang baru, seluruh Indonesia, kita melangkah menemukan Indonesia yang lebih baik lagi,” tutupnya. (hal/rdn)

BERITA TERKAIT
Komisi II Siap Berkolaborasi dengan Kemendagri Susun Draf dan NA RUU Pemilu
06-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pihaknya siap berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam...
Perlu Norma Baru untuk Antisipasi Terlalu Banyak Pasangan Capres-Cawapres
04-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyebut DPR dan pemerintah akan mengakomodasi indikator pembentukan norma baru...
Putusan MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden Jadi Bahan Revisi UU Pemilu
03-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang...
Dibahas dalam UU Omnibus Law Politik, Komisi II: Putusan MK Babak Baru Demokrasi Konstitusi
03-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang penghapusan syarat...